EDISIKINI.COM — Lembaga keuangan mikro (LKM) memainkan peran fundamental dalam memperluas akses keuangan, terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah dan pelaku usaha mikro. Di Indonesia, Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu bentuk LKM berbasis syariah yang berkembang pesat. Namun, perkembangan tersebut tidak selalu diiringi dengan penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan transparansi operasional. Di tengah geliat ekonomi masyarakat akar rumput, lembaga keuangan mikro seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT) memegang peran krusial dalam menyediakan akses pembiayaan yang inklusif. Namun, beberapa tahun terakhir, kepercayaan terhadap sejumlah BMT di berbagai daerah, termasuk Pekalongan, mulai menunjukkan gejala rapuh. Salah satu kasus yang banyak mencuri perhatian ialah permasalahan yang melibatkan BMT Mitra Umat Pekalongan dan para konsumennya.
Krisis ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Hal ini merupakan akumulasi persoalan struktural yang menyangkut tata kelola, transparansi, manajemen risiko, serta ketidaktepatan komunikasi lembaga terhadap publik. Ketika kepercayaan yang merupakan jangkar utama lembaga keuangan mikro tergerus, dampak sosial-ekonominya meluas dan meninggalkan jejak panjang di tengah masyarakat. Krisis kepercayaan terhadap BMT Mitra Umat Pekalongan merupakan fenomena multidimensional yang mencerminkan rapuhnya fondasi kelembagaan ketika menghadapi tekanan likuiditas dan lemahnya komunikasi publik. Krisis ini bukan sekadar perkara administrasi atau salah kelola, tetapi menggambarkan betapa rentannya kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan mikro ketika transparansi dan tata kelola tak berjalan sebagaimana mestinya.
BMT dan Harapan Masyarakat Ekonomi Menengah ke Bawah
Secara konseptual, BMT dibangun untuk menjalankan dua fungsi utama, yaitu fungsi tanwil (komersial) dengan menyediakan pembiayaan usaha, simpan pinjam, dan layanan keuangan lain berbasis akad syariah, juga fungsi maal (sosial) dengan penyaluran zakat, infak, sedekah, serta pemberdayaan masyarakat. Kombinasi dua fungsi tersebut menjadikan BMT tidak sekadar lembaga keuangan, tetapi juga institusi sosial yang berorientasi pada pemberdayaan umat. Lembaga BMT memiliki beberapa keunggulan, diantaranya adalah prosedur lebih sederhana daripada bank, relasi sosial dengan konsumen lebih dekat, bunga konvensional diganti dengan skema syariah seperti murabahah, mudharabah, atau ijarah, akses lokasi yang dekat dengan pemukiman atau pusat aktivitas masyarakat.
BMT hadir sebagai alternatif lembaga keuangan syariah yang murah, mudah, dan dekat dengan masyarakat. Dengan filosofi pemberdayaan dan prinsip syariah, BMT menjadi harapan bagi pelaku usaha kecil, petani, pedagang pasar, hingga ibu rumah tangga yang membutuhkan modal atau tempat penyimpanan dana yang aman. Dalam praktiknya, banyak BMT yang terbukti mampu menggerakkan roda ekonomi lokal. Namun, keunggulan keunggulan tersebut hanya berfungsi optimal ketika kepercayaan tetap terjaga. Dalam ekosistem keuangan mikro, kepercayaan adalah modal yang bahkan lebih penting daripada modal finansial itu sendiri. Tanpa kepercayaan, seluruh peran sosial-ekonomi BMT menjadi macet.
Kasus BMT Mitra Umat Pekalongan: Retaknya Kepercayaan
Kasus yang menimpa BMT Mitra Umat Pekalongan mencerminkan retaknya hubungan emosional dan struktural antara lembaga dan konsumennya. Beberapa konsumen melaporkan kesulitan dalam menarik dana, keterlambatan informasi terkait kondisi keuangan lembaga, hingga ketidakjelasan penyelesaian sengketa. Situasi ini memantik kegelisahan kolektif, terutama bagi masyarakat yang menyimpan dana dalam jumlah besar atau menggantungkan hidup dari perputaran modal melalui lembaga tersebut. Meski setiap lembaga tentu memiliki risiko internal, tidak adanya komunikasi terbuka membuat masalah semakin membesar. Krisis kepercayaan akhirnya tak terelakkan, menciptakan rantai panjang ketidakpastian bagi konsumen. Krisis yang terjadi bukanlah sesuatu yang muncul dalam semalam. Ada beberapa faktor utama yang menjadi pemicu utama kerentanan lembaga keuangan mikro semacam BMT:
- Minimnya Transparansi
Sebagian BMT belum menerapkan laporan publik berkala, audit independen, atau pembaruan rutin kepada anggota. Padahal, transparansi adalah alat untuk meredam rumor, membangun kepercayaan, dan memastikan konsumen mengetahui risiko. Kurangnya informasi membuka ruang bagi kecurigaan dan kekhawatiran.
- Manajemen Risiko yang Lemah
Risiko pembiayaan bermasalah (Non-Performing Financing/NPF) adalah salah satu risiko paling umum. Tidak semua BMT memiliki sumber daya profesional untuk mengelola risiko pembiayaan. Ketika pembiayaan bermasalah meningkat, cadangan kerugian (loss reserve) sering kali tidak memadai.
- Pengawasan yang Tidak Optimal
Meskipun BMT berada di bawah pengawasan kementerian terkait dan asosiasi BMT, tingkat pengawasan tidak seketat bank umum atau BPR. Konsikuensi yang berpotensi didapat dari hal tersebut yaitu standar pengawasan antarwilayah tidak seragam, koordinasi penyelesaian masalah kurang sistematis, tidak ada sistem peringatan dini (early warning system) yang kuat. Celah ini berpotensi menimbulkan kesalahan pengelolaan.
- Keterbatasan Literasi Keuangan Konsumen
Sebagian masyarakat masih menganggap BMT sama amannya dengan bank, padahal secara regulasi dan kapasitas, keduanya sangat berbeda. Ketidaktahuan ini membuat konsumen kurang kritis sejak awal.
- Dampak Sosial Ekonomi bagi Konsumen
Krisis kepercayaan terhadap lembaga keuangan tidak hanya berdampak pada reputasi institusi tersebut, tetapi juga menimbulkan efek sosial ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Banyak konsumen yang menggantungkan modal usahanya pada layanan lembaga tersebut menjadi terganggu sehingga para pedagang pasar terpaksa menghentikan aktivitas berdagang atau menurunkan kualitas barang dagangannya. Di sisi lain, dana simpanan masyarakat yang tersendat menimbulkan kecemasan finansial, terutama bagi keluarga yang mengandalkan tabungan untuk kebutuhan penting seperti pendidikan atau biaya ibadah haji. Keterbatasan pilihan lembaga keuangan yang benar-benar terpercaya juga mendorong sebagian masyarakat beralih pada praktik pinjaman informal yang memiliki risiko lebih tinggi. Selain dampak ekonomi, kasus ini turut menimbulkan trauma sosial, membuat masyarakat semakin ragu memanfaatkan layanan lembaga keuangan mikro lainnya, meskipun banyak di antaranya masih sehat, profesional, dan beroperasi dengan baik.
Pengembalian kepercayaan masyarakat perlu dilakukan oleh lembaga keuangan seperti BMT Mitra Umat. Untuk menata ulang kepercayaan masyarakat terhadap BMT dan mencegah terulangnya krisis serupa, diperlukan sejumlah langkah strategis yang dilakukan secara menyeluruh. Pertama, BMT perlu melakukan reformasi tata kelola dengan menerapkan prinsip good governance, seperti audit keuangan tahunan, sistem pelaporan yang transparan, serta dokumentasi internal yang tertata rapi agar setiap aktivitas dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, pengawasan eksternal juga harus diperkuat melalui pemantauan berkala oleh kementerian, asosiasi BMT, dan otoritas terkait sehingga potensi penyimpangan dapat terdeteksi sejak dini. Selain itu, masyarakat sebagai konsumen perlu mendapatkan edukasi yang memadai mengenai apa itu BMT, risiko yang mungkin muncul, cara memilih lembaga yang sehat, hingga kemampuan membaca laporan keuangan sederhana agar mereka dapat mengambil keputusan finansial yang aman. Terakhir, ketika terjadi sengketa, penyelesaiannya perlu dilakukan melalui mekanisme mediasi yang cepat, adil, dan transparan. Penanganan sengketa yang berkeadilan, seperti pada kasus di Pekalongan, sangat penting untuk memulihkan kepercayaan publik dan mengurangi trauma sosial yang muncul akibat krisis keuangan di tingkat masyarakat.
Kisah BMT Mitra Umat Pekalongan menjadi cermin penting bagi seluruh lembaga keuangan mikro di Indonesia bahwa kepercayaan adalah aset utama yang tidak dapat dibeli dan sangat sulit dipulihkan ketika sudah hilang. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa penerapan prinsip syariah tidak cukup hanya terlihat pada produk dan layanan, tetapi harus tercermin dalam pengelolaan lembaga secara keseluruhan mulai dari kejujuran, amanah, hingga profesionalitas dalam menjalankan operasional. Meski demikian, krisis ini juga dapat menjadi momentum bagi semua BMT untuk berbenah dan memperkuat fondasi tata kelola mereka. Jika pembenahan dilakukan secara serius, konsisten, dan menyeluruh, bukan tidak mungkin BMT dapat kembali berperan sebagai pilar ekonomi kerakyatan yang kuat, dipercaya, dan bermanfaat bagi masyarakat, alih-alih menjadi sumber kecemasan bagi para anggotanya.
Penulis: Arina Kharisatul Kamilah
Instansi: Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
