EDISIKINI.COM, Malang — Ketika pemerintah memutuskan mengalokasikan ratusan triliun rupiah untuk Program Makan Bergizi (MBG), perdebatan mulai langsung bermunculan. Sebagian masyarakat menyambutnya sebagai langkah besar untuk mencetak generasi Indonesia yang lebih sehat dan cerdas. Sebagian lainnya justru mempertanyakan kemampuan APBN menannggung program sebesar itu di tengah berbagai kebutuhan pembangunan lain yang sama pentingnya.
Perdebatan tersebut semakin menguat setelah memberitakan bahwa pemerintah kembali melakukan efisiensi anggaran MBG. Pemerintah mempertimbangkan pemangkasan anggaran MBG sekitar Rp 40 triliun. Langkah ini diambil setelah pagu anggaran program lebih dulu diturunkan dari Rp 335 triliun menjadi Rp 268 triliun. Menteri keuangan menjelaskan bahwa efisiensi tersebut diperlukan agar defisit APBN tetap berada di bawah batas 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sekaligus menjaga kesehatan fiskal negara. Pemerintah bahkan mengevaluasi kembali jumlah penerima manfaat agar pelaksanaan program lebih realistis sesuai kemampuan anggaran.
Sebagai mahasiswa, saya melihat persoalan MBG bukan terletak pada keberadaan programnya, melainkan pada kesiapan pelaksanaannya. Pertanyaan yang seharusnya dijawab pemerintah bukan lagi “berapa triliun anggaran yang dialokasikan?”, tetapi “bagaimana memastikan setiap rupiah menghasilkan manfaat yang nyata?”. Apakah seluruh sekolah telah memiliki fasilitas distribusi yang memadai? Apakah kualitas makanan dijamin sesuai standar gizi? Bagaimana mekanisme pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan anggaran? Dan yang tidak kalah penting, bagaimana pemerintah mengukur keberhasilan program ini dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut masih belum mendapatkan jawaban yang memuaskan. Akibatnya, publik lebih sering disuguhi perdebatan mengenai besarnya anggaran dibandingkan laporan mengenai efektivitas program. Transparansi menjadi aspek yang tidak boleh diabaikan karena MBG dibiayai oleh uang rakyat. Setiap kebijakan yang menggunakan dana publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.
Karena itu, menurut saya, pertanyaan “investasi atau beban APBN” sebenarnya kurang tepat. Yang lebih tepat adalah: mampukah pemerintah menjadikan setiap rupiah dalam Program Makan Bergizi Gratis sebagai investasi yang menghasilkan manfaat nyata?
Jika jawabannya ya, maka anggaran ratusan triliun rupiah bukanlah pemborosan, melainkan modal pembangunan bangsa. Selain itu, keberanian pemerintah untuk membuka ruang evaluasi secara transparan. Namun, apabila tata kelolanya lemah, pengawasannya longgar, dan pelaksanaannya tidak tepat sasaran, maka program yang awalnya dirancang untuk mencerdaskan generasi justru akan menjadi beban fiskal yang menggerus kepercayaan publik.
Pada akhirnya, masyarakat tidak sedang meminta program yang paling mahal. Masyarakat hanya ingin melihat bahwa uang yang berasal dari pajak benar-benar kembali dalam bentuk pelayanan publik yang berkualitas. Sebab, ukuran keberhasilan sebuah kebijakan bukan terletak pada besarnya anggaran yang dibelanjakan, melainkan pada seberapa besar perubahan yang dirasakan oleh rakyat.
Dasar Fakta yang digunakan:
- Pemerintah mempertimbangkan pemangkasan anggaran MBG sekitar Rp40 triliun untuk menjaga defisit APBN di bawah 3% PDB. https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesia-cut-spending-further-free-meals-scheme-minister-says-2026-06-26/
- Pemerintah mengevaluasi anggaran, jumlah penerima manfaat, dan efisiensi pelaksanaan program. https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesia-weighs-2-billion-cut-prabowos-signature-free-meals-programme-2026-06-25/
